Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 66
Title PAKAR: OMNIBUS LAW JANGAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN KAPITALIS
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01340708/pakar-omnibus-law- jangan-
Page/URL
hanya-untuk-kepentingan-kapitalis
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah berniat untuk menyederhanakan sejumlah peraturan perundang-
undangan dan aturan turunannya melalui konsep Omnibus Law.
Mengacu pada Pogram Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, ada empat Rancangan
Undang-Undang (RUU) dalam pembahasan Omnibus Law, yakni RUU Cipta Kerja,
Sistem Perpajakan, Farmasi, dan Ibu Kota Baru.
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, supaya publik tidak betul-
betul menjadi bodoh maka hal yang perlu dikenali adalah cara berpikir dari seluruh
isu yang mau dibuat dalam RUU ini.
Menurutnya, jika selama ini pemerintah selalu berdalih bahwa Omnibus Law
diperlukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan beragam dalih lainnya,
sebenarnya itu merupakan alasan klasik.
"Ini isu lama, ini isu klasik. Dan urusannya ini adalah mengakumulasi kekayaan
alam, sumber-sumber ekonomi itu kepada kapitalis . Tidak kurang, tidak lebih,"
ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi bertema "RUU Omnibus Law, Mana yang
Prioritas, Mana yang Pending?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa,
11 Februari 2020.
Margarito mencontohkan, dalam RUU Cipta Kerja misalnya, belum lama ini Presiden
Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah sedang menggodok sistem upah
pekerja yang bakal dihitung per jam untuk pekerja yang jam kerjanya 35 jam ke
bawah per minggu.
Sementara standar jam kerja di Indonesia 40 jam seminggu. Rencana yang
diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem
investasi dan daya saing Indonesia.
"Ini yang musti dikenali. Cara mereka berfikir, cara kapitalis , mengkadali. Selalu
mereka menggunakan hukum untuk mengakumulasi secara vertikal seluruh sumber
daya ekonomi ke tangan mereka dengan serangan law," katanya.
Menurutnya, wacana pemerintah yang akan mengatur pekerjaan berdasarkan
hitungan jam kerja , dipastikan akan berdampak pada hilangnya sejumlah kewajiban
Page 65 of 336.
