Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 67
pengusaha yang selama ini diberikan kepada buruh .
"Kita bebaskan seluruh kewajiban pengusaha kepada pekerja. Pengusaha untung di
satu sisi ya, pekerja belum tentu. Apa yang teman-teman kita dapat dari pekerja
dari perusahaan sekarang, pasti hilang pada saat itu, dan itu masuk akal. Misalnya
hak pensiun , hak dapat jaminan kesehatan dan lain- lain itu hilang dengan
sendirinya karena bekerja secara jam-jam-an," ucap dia.
Karena itu, dirinya menanyakan dalih bahwa Omnibus Law dibuat untuk
menyejahterakan rakyat.
Jangan sampai UU ini menulang sejarah tentang undang-undang yang dipakai oleh
para kapitalis .
Margarito mencontohkan pembentukan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed
yang dilahirkan di Jekyll Island, otaknya adalah Nelson Aldrich, Rockefeller, JP
Morgan, Henry P. Davidson.
"Orang itu tulis di Jekyll Island di law-nya Morgan di drafnya itu, ini adalah puncak
pertempuran mereka karena Amerika itu pernah tidak punya Bank Nasional dari
tahun 1836-1912 itu, dan 70 tahun lebih dan prakarsanya datang dari swasta,"
katanya.
Karena itu, publik harus pintar dalam mengenali upaya pemerintah membuat
Omnibus Law jika tidak ingin tertipu.
Margarito menilai dalam pembahasan RUU Omnibus Law ini, pemerintah sudah tidak
memandang sebagai elemen penting sebuah negara, namun hanya sebagai
subordinat dari pemerintah saja.
"Terakhir saya mau bilang sekali lagi, cermati betul cara berpikir kapitalis dalam
menggunakan hukum, membelokkan hukum. Kapitalis dimanapun selalu
mengandalkan hukum sebagai instrumen akumulasi vertikal dan horizontal, tidak
ada yang lain," ujar dia.
Satu hal lain yang jadi sorotan Margarito adalah waktu sangat singkat yakni 100 hari
saja yang ditarget Presiden Jokowi untuk menyelesaikan Omnibus Law ini.
Jika benar pembahasan sejumlah RUU dalam Omnibus Law ini hanya dilakukan
dalam 100 hari saja maka Indonesia sebenarnya jauh lebih "jago" dibandingkan
negara super power, AS.
"Karena ketika AS membuat Omnibus Trade and Competitiveness Act pada 1988,
dibutuhkan waktu selama tiga tahun. Satu undang-undang dalam jangka waktu tiga
tahun sejak 1985 sampai 1988, dan drafnya tahun 1983 dibahasnya. Kita mau buat
tiga bulan maka itu sangat luar biasa," ucap dia.***.
Page 66 of 336.
