Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 68
Title TOLAK RUU OMNIBUS LAW, KSPI: AGEN OUTSOURCING KINI DIBERI RUANG
Media Name suara.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.suara.com/bisnis/2020/02/16/131707/tolak-ruu-omnibus-law-k spi-agen-
Page/URL
outsourcing-kini-diberi-ruang
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus menuai kritikan sejumlah
pihak, khususnya dari kaum buruh. Salah satunya adalah Konfredasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) yang menilai RUU tersebut akan makin membuat kaum buruh
miskin dan terpinggirkan.
Presiden KSPI Said Iqbal dengan tegas menolak RUU tersebut, karena menurutnya
para kaum buruh seperti KSPI tidak dilibatkan dalam perancangan dan
perumusannya.
"Saya sampaikan biar jelas bahwa KSPI tidak pernah diundang dan tidak pernah
diminta oleh Menko Perekonomian masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan
SK Menko Perekonomian nomor 121 tahun 2020," kata Iqbal dalam konfrensi pers
KSPI di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Salah satu yang ditolak KSPI adalah soal perusahaan alih daya atau outsourcing
dalam RUU tersebut. Di mana dalam RUU itu perusahaan outsourcing diberi ruang
yang jelas oleh pemerintah, padahal selama ini kaum buruh selalu menuntut
penghapusan outsourcing.
"Tapi kita masuk dalam pasar kerja yang sampai seumur hidup dalam RUU ini boleh
dikontrak boleh dioutsourcing dan dalam RUU ini jelas agen outsourcing resmi
diberikan ruang oleh negara," kata Iqbal.
Sehingga Iqbal tak habis pikir siapa yang membuat RUU ini, sehingga makin
membuat para pekerja terbelakang dan memiskinkan secara paksa.
"Agen outsourcing itu boleh dibilang perdagangan manusia, tapi negara kasih ruang
resmi dalam konstitusi, enggak ada otaknya pemerintah, enggak ada otaknya yang
memberi ruang ini," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui sejumlah menteri kabinet yang dipimpin Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto secara resmi telah
menyerahkan surat presiden sekaligus draf Omnibus Law terkait RUU Cipta Kerja.
Diketahui, RUU tersebut mengalami perubahan nama dari sebelumnya RUU Cipta
Lapangan Kerja yang kemudian dikenal dengan sebutan RUU Cilaka.
Page 67 of 336.
