Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020

Title TOLAK OMNIMBUS LAW: DAHSYAT PAK JOKOWI INGIN MISKINKAN KAUM BURUH
Media Name suara.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.suara.com/news/2020/02/16/124253/tolak-omnimbus-law-dahsya t-pak-
Page/URL
jokowi-ingin-miskinkan-kaum-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI )
secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja dibahas lebih lanjut antara DPR dengan pemerintah.

KSPI menilai, formulasi pengupahan dalam RUU tersebut justru membuat kaum
buruh makin miskin.

Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, RUU Omnimbus Law Cipta
Lapangan Kerja akan mengurangi kesejahteraan dan perlindungan kaum buruh
Indonesia dan akan menghancurkan masa depan anak bangsa.

"Ada poin-poin penting terkait kebijakan perburuhan yang akan dikurangi yang ini
merupakan roh dari kebijakan perburuhan selama ini," kata Rusdi dalam Konfresi
Pers KSPI di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Menurut Rusdi, poin-poin yang dihilangkan dalam RUU Omnimbus Law Cipta
Lapangan Kerja adalah dengan menghilangkan upah minimum, menghilangkan
pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsourcing (fleksibilitas pasar kerja),
mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA), menghilangkan jaminan sosial
serta sanksi pidana bagi pengusaha.

"Nasib buruh akan jauh dari kesejahteraan, pak Jokowi ingin membuat kebijakan
upah minimum di bawah upah minimum, dahsyat pak Jokowi ingin memiskinkan
kaum buruh Indonesia," ucap Rusdi.

Dia menambahkan kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan
laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan
masyarakat. Daya beli yang menurun, lanjut Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya
berbagai macam subsidi.

Untuk itu, dalam tuntutannya KSPI meminta agar negara harus hadir dan berpihak
dalam melindungi kaum buruh dan masyarakat khususnya kelas menengah ke
bawah.

Page 69 of 336.