Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 52
Aturan itu berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan.
Di Pasal 77 ayat 2 UU Ketenagakerjaan disebutkan waktu kerja diatur dalam dua
bentuk, pertama, sebanyak 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari
kerja dalam 1 minggu.
Kedua, sebanyak 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam satu
minggu.
Pemberian Lembur Terdapat penambahan waktu lembur yang dapat diberikan oleh
pengusaha kepada pekerja.
Pada Pasal 78 ayat 1 huruf b UU Ketenagakerjaan disebutkan waktu kerja lembur
hanya dapat dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan 14 jam dalam
satu minggu.
Sedangkan, di draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang diatur di Pasal 78 ayat 1 huruf
b disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam
satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.
Sementara itu, di Pasal 78 ayat 2 UU Cipta Lapangan Kerja, Pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja
lembur Perubahan Rumus Pesangon Untuk penghitungan pesangon, UU
Ketenagakerjaan melihat komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti yang
seharusnya diterima pekerja adalah upah pokok.
Sedangkan, di draft RUU Cipta Lapangan Kerja , komponen yang digunakan sebagai
dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja buruh ada dua.
Pertama, upah pokok pekerja. Kedua, tunjangan tetap yang diberikan kepada buruh
dan keluarganya.
Meskipun terjadi perubahan dasar penghitungan, namun, jumlah pesangon yang
diberikan apabila pekerja terjadi pemutusan hubungan kerja, tidak mengalami
perubahan.
Besaran pesangon paling banyak sembilan kali upah yang diberikan bagi buruh yang
masa kerja 8 tahun atau lebih.
Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.
Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja
dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Page 51 of 336.
