Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 49
Title KEJUTAN OMNIBUS LAW: JOKOWI BISA UBAH UU LEWAT PERATURAN PEMERINTAH
Media Name detik.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://news.detik.com/berita/4901159/kejutan-omnibus-law-jokowi-bisa- ubah-uu-
Page/URL
lewat-peraturan-pemerintah
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Omnibus law terus membuat kejutan. Kali ini terkait kewenangan Presiden
Joko Widodo yang akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan
Pemerintah (PP). Padahal sesuai aturan, yang berhak mengubah UU adalah DPR-
Presiden atau lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).
Regulasi di atas tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja
sebagaimana dikutip detikcom, Minggu (16/2/2020). Dalam Pasal 170 ayat 1
disebutkan Presiden berwenang mengubah UU "Dalam rangka percepatan
pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah
ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-
Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini," demikian bunyi Pasal 170
ayat 1.
Pasal 4 RUU Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan Cipta Kerja. Yaittu: a.
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. peningkatan
perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c. kemudahan, pemberdayaan, dan
perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan d. peningkatan investasi pemerintah
dan percepatan proyek strategis nasional.
"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah," demikian bunyi pasal 170 ayat 2.
Anehnya, PP adalah mutlak kewenangan eksekutif. Namun dalam omnibus law,
penyusunan PP dilakukan dengan konsultasi bersama DPR.
"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan
rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 170 ayat 3.
(asp/zul) omnibus law ruu cipta kerja ruu cipta lapangan kerja.
Page 48 of 336.
