Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019

Title BUPATI SUKABUMI MINTA PERUSAHAAN WAJIB MELAKSANAKAN UMK YANG DITETAPKAN
Media Name jpnn.com
Pub. Date 18 November 2019
https://www.jpnn.com/news/bupati-sukabumi-minta-perusahaan-wajib-melak sanakan-
Page/URL
umk-yang-ditetapkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat
kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi pada 2020 sebesar
Rp3.028.531.

"Kenaikan UMK ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 terkait
Pengupahan dengan parameter inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata
Marwan di Sukabumi, Minggu (17/11).

Usulan UMK tersebut melalui surat rekomendasi bernomor 560/8835-disnakertrans
tertanggal 15 november 2019 yang kemudian diserahkan ke Gubernur Jabar untuk
ditetapkan.

Kenaikan UMK sebesar 8,51 persen tersebut juga mengacu kepada surat edaran
Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang penyampaian
data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto 2019.

Selain itu, surat rekomendasi tersebut didasari atas hasil sidang pleno Dewan
Pengupahan Kabupaten Sukabumi terkait pembahasan UMK 12 November lalu
sehingga UMK Sukabumi yang awalnya Rp2.791.016 pada 2019 tahun depan
menjadi Rp3.028.531.

"Untuk yang menetapkan besaran UMK adalah Gubernur Jabar tetapi, dalam
pengusulan besarannya kami mengacu kepada hasil sidang DPK Sukabumi,"
katanya.

Marwan mengatakan, jika UMK tersebut sudah ditetapkan, seluruh perusahaan yang
ada di Kabupaten Sukabumi wajib melaksanakannya. Namun jika ada yang
keberatan, kata dia, bisa mengajukan penangguhan kenaikan upah tetapi harus
mendasar alasannya dan dapat diterima.

"Dengan naiknya UMK ini diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi
warga," kata dia.

Page 25 of 101.