Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 30
Menurut Asep, kepatuhan pelaksanaan UMK berdasarkan informasi yang
diterimanya pernah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Disnaker Jawa
Barat kepada Sekda dan Gubernur hanya sekitar 30 persen.
"Salah satu sebab utamanya karena tingginya nilai UMK di beberapa kabupaten dan
kota. Sementara di sisi yang lain, UMK yang tinggi tersebut tidak diiringi oleh
kepatuhan dalam pelaksanaannya. Perusahaan - perusahaan di berbagai sektor juga
telah menyatakan rencana mereka untuk relokasi ke provinsi lain, apabila terjadi
kenaikan UMK yang semakin tinggi ditetapkan oleh Gubernur," kata Asep.
Asep menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat gagal untuk memikirkan dan
merencanakan kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan yang dapat menjadi
pelindung bagi dunia industri dan para pekerja untuk mempertahankan
pekerjaannya.
"Dan sama sekali tidak merespon kebutuhan Jawa Barat untuk menarik investasi
baru dengan tujuan mengurangi angka pengangguran," kata Asep.
Page 29 of 101.
