Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 29

Title          ANGGOTA DPRD JABAR INI MENILAI RIDWAN KAMIL GAGAL ATASI PENGANGGURAN DI
                              JAWA BARAT
               Media Name     jabar.tribunnews.com
               Pub. Date      18 November 2019
               Page/URL       https://jabar.tribunnews.com/2019/11/18/anggota-dprd-jabar-ini-menilai -ridwan-kamil-
                              gagal-atasi-pengangguran-di-jawa-barat
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative














               TRIBUNJABAR.ID - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai lamban dalam
               menangani kasus pengangguran. Hal itu dinilai dari data Badan Pusat Statistik per 5
               November 2019 bahwa tingkat pengangguran di Jawa Barat naik dari 7,73 persen
               per Februari 2019 menjadi 7,99 persen per Oktober 2019.

               Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menilai,
               kenaikan jumlah pengangguran terbanyak oleh maraknya penutupan dan pindahnya
               pabrik ke provinsi lain. Dari data terakhir, tercatat ada 140 pabrik pindah dari Jawa
               Barat.

               "Saya berpendapat ini disebabkan sikap lambannya Gubernur dalam memutuskan
               kebijakan pengupahan yang responsif terhadap perkembangan dan kegentingan
               yang terjadi di masyarakat," ujar Asep di Bandung, Senin (18/11/2019).

               Menurutnya, kebijakan Ridwan Kamil belum berdampak serius dan memengaruhi
               iklim industri di Jawa Barat agar tetap bertahan meski penetapan upah menjadi
               indikasi yang dipersoalkan.

               "Kelambanan Gubernur dalam menetapkan kebijakan ini sangat mengganggu iklim
               industri dan dapat dianggap sebagai ketidakmampuannya untuk menahan rencana
               relokasi pabrik yang telah direncanakan banyak perusahaan," katanya.

               Menurur Asep, Ridwan Kamil memiliki kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
               lemah dalam menangani pengangguran.

               "Apabila situasinya seperti ini, saya tidak yakin Gubernur dapat mencapai IKU
               penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sesuai dengan RPJMD yang telah
               disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat," kata Asep.

               Asep menambahkan, hasil kunjungan ke lapangan memang penetapan Upah
               Minimum Kota/Kabupaten (UMK) menjadi pembahasan tidak hanya di tataran
               pemerintah.




                                                       Page 28 of 101.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34