Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019

Title PEKERJA DI JABAR KHAWATIR GUBERNUR TAK WAJIB TETAPKAN UMK
Media Name republika.co.id
Pub. Date 19 November 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/q15tlx382/pekerja-di-jabar-kha watir-gubernur-
Page/URL
tak-wajib-tetapkan-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Buruh Jawa Barat resah dengan adanya surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor:
B-M/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data
Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 yang
ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat,
Roy Jinto Ferianto, buruh pun resah dengan surat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/7575/HI & Jamsos tertanggal 6
November 2019 tentang Penyampaian Upah Minimum yang ditujukan kepada
seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Se Jawa Barat. Hal itu karena,
isinya Gubernur tidak wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

"Kami sangat khawatir jika sampai tanggal 21 November 2019 Gubernur Jawa Barat
tidak menetapkan UMK 2020 yang menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai
jaring pengaman bagi pekerja lajang nol tahun untuk melindungi pekerja," ujar Roy
kepada wartawan, Senin (18/11).

Roy Jinto mengatakan, buruh berpendapat surat Menteri Ketenagakerjaan tersebut,
telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta,
cenderung mengarahkan gubernur di seluruh Indonesia agar tidak menetapkan
UMK. Begitu juga, surat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada
Disnaker Kabupaten/Kota di Jawa Barat cenderung mengarahkan agar
Bupati/Walikota tidak merekomendasikan UMK tahun 2020. Serta, Pemerintah
kabupaten/Kota diminta untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari
tidak di tetapkannya UMK 2020.

"Dengan mempelajari surat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tersebut, kami
menarik kesimpulan bahwa Gubernur Jawa Barat berkeinginan tidak akan
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020," katanya.

Menurut Roy, buruh pun menyatakan beberapa sikap dengan adanya Surat dari
Menaker, yakni, pertama mendesak Gubernur Jawa Barat untuk tetap menetapkan
UMK 2020 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Kedua, kata dia, menolak penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) Jawa Barat sebagaimana surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

Page 3 of 101.