Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 5
561/Kep.920/Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun
2020 dikarenakan bertentangan dengan ketentuan pasal 88 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketiga, kata dia, menolak penetapan Upah Minimum Padat Karya/Upah Khusus
Garment dan tekstil maupun Upah Minimum Sektor Garment Provinsi (UMSP)/ Upah
Minimum Sektor Pertanian Perkebunan Provinsi ataupun Upah Minimum lainnya
yang nilainya di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020. Keempat, kata
Roy, meminta kepada Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektor
Kabupaten/Kota (UMSK) 2020 sesuai dengan rekomendasi Pemerintah
kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Kelima, kata dia, menginstruksikan kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan
Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dari unsur SPSI untuk
mendorong dilakukannya rapat dewan pengupahan di wilayah masing-masing. Hal
itu untuk membahas dan merekomendasikan UMK dan UMSK 2020 kepada
Gubernur Jawa Barat.
Keenam, mengintruksikan kepada seluruh perangkat organisasi DPC/PC FSPA SPSI
dan PUK SPSI Se-Jawa Barat untuk terus melakukan perjuangan di wilayah masing-
masing baik cara berunding atau melalui audiensi maupun unjuk rasa damai agar
bupati/wali kota tetap merekomendasikan UMK maupun UMSK 2020 kepada
Gubernur Jawa Barat.
Pernyataan sikap terakhir, kata dia, mengintruksikan kepada seluruh Perangakat
organisasi SPSI di kabupaten/kota Se Jawa Barat untuk melakukan konsolidasi
kepada anggota dalam rangka persiapan perjuangan secara masif apabila Gubernur
Jawa Barat tidak menetapkan UMK dan UMSK 2020.
Page 4 of 101.
