Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 7
Diakuinya, selama ini memang untuk perusahaan besar sudah ada yang terdaftar sebagai
peserta BPJamsoatek, namun kapal-kapal kecil seperti di Kalimas masih perlu proses
penyadaran bertahap.
PJS Kepala Cabang Surabaya Tanjung Perak, Moch. Arfan berharap, sebanyak 120
perusahaan pelayaran dikawasan Tanjung Perak Surabaya mulai sadar akan pentingnya
proteksi bagi awak kapalnya. "Minimal ada sekitar 6.500-an awak kapal diharapkan bisa
didaftarkan ke BPJamsostek," kata dia.
BPJamsostek, kata dia, inline dengan aturan PP kelautan dimana BPJamsostek merupakan
asuransi jaminan sosial dari negara yang sifatnya adalah wajib. "Ini menjawab kebutuham
perusahaan pelayaran atas kebutuhan atas perlindungan awak kapal tersebut," ujarnya.
Dijelaskannya, bahwa BPJamsostek sendiri bakal memberikan santunan 150 juta bagi
pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja.
Santutan BPJamsostek adalah 48 kali gaji yang dilaporkan, dengan minimal UMK saja sudah
hampir 190 juta. Jadi sudah terpenuhi kewajiban pengusaha jika terjadi resiko meninggak
akibat kecelakaan kerja," imbuhnya.
Selain itu, pengobatan kecelakaan kerja yang do cover BPJamsostek juga tidak terbatas
biaya sesuai kebutuhan medis.
"Kita hadir disini sebagai mitra perusahaan pelayaran, inline juga dengan arahannya
kesyahbandaran Tanjung Perak bahwa awak kapal ini wajib didaftarkan di BPJS
Ketenagakerjaan," tegasnya.
Dari total perusahaan pelayaran di Tanjung Perak sendiri, saat ini masih 60% yang sudah
menjadi peserta BPJamsostek. Sedangkan awak kapal, kata Arfan masih perlu pendataan
lagi dengan dinas tenaga kerja provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Yordan E.P. Sihombing, menegaskan
bahwa sesuai pasal 151 ayat 1 huruf G, undang-undang pelayaran mengatakan bahwa
awak kapal wajib diberikan asuransi kecelakaan kerja.
"Berarti itukan yang menyuruh undang-undang pelayaran sendiri," tegasnya.
Menurutnya, BPJamsostek adalah asuransi milik negara yang memberikan proteksi besar
meskipun preminya kecil. "BPJamsostek ini memberikan klaim 48 kali upahnya jika pekerja
meninggal akibat kecelakaan kerja, inikan lebih gede," kata dia.
Selama ini, kata dia, sejumlah perusahaan pelayaran masih merujuk PP nomor 7 pasal 31
ayat 2 A dan B yang sifatnya bukan asuransi, tapi perintah undang-undang untuk
membayar jika ada pekerja meninggal, sementara sanksinya tidak ada.
"Maka seharusnya menganut undang-undang bukan PP dan sesuai aturan ketenagakerjaan,
yaitu BPJamsostek, " tandasnya.
Page 6 of 101.
