Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019

Title BURUH DI JATIM PROTES NILAI BESARAN UMK DAN UMP 2020
Media Name kompas.com
Pub. Date 18 November 2019
https://regional.kompas.com/read/2019/11/18/13123651/buruh-di-jatim-pr otes-nilai-
Page/URL
besaran-umk-dan-ump-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Kelompok buruh di Jawa Timur menyatakan menolak upah minimum provinsi (UMP)
dan upah minimum kabupaten/kota ( UMK) antar daerah.

Besaran UMP dan UMK disebut tidak sesuai dengan hasil survei kebutuhan hidup
layak (KHL) yang sebelumnya diusulkan.

Menurut Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jazuli, penetapan
UMP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 menggunakan indikator
berbeda dan mengabaikan survei KHL.

"Hasil survei kebutuhan hidup layak yang kami lakukan, idealnya kenaikan antara 17
sampai dengan 20 persen, bukan 8,51 persen sesuai surat edaran dari Kementerian
Tenaga Kerja," kata Jazuli, Senin (18/11/2019).

Menurut dia, survei KHL lebih relevan untuk digunakan sebagai patokan, karena
membandingkan semua kebutuhan buruh.

Kebutuhan itu dengan memperhatikan kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif dasar
listrik dan bahan bakar minyak.

Angka UMP maupun UMK, menurut Jazuli, juga mengandung kesenjangan antar
daerah yang cukup tinggi.

"Ada daerah yang upahnya Rp 4,2 juta, tapi ada daerah yang upahnya Rp 1,7
hingga Rp 2 juta, selisihnya lebih dari 120 persen," kata Jazuli.

Dia merinci, UMK 2019 Kota Pasuruan, dari Rp 2.575.616 naik Rp 2.794.801 pada
2020.

Sementara UMK 2019 Kabupaten Pasuruan, dari Rp 3.861.518 naik menjadi Rp
4.190.133 pada 2020.

Jarak geografis antara kabupaten dan kota Pasuruan jelas berdekatan, namun
perbedaan angkanya dinilai sangat jauh.

"Kami minta Gubernur Jatim turun langsung untuk melihat kebutuhan upah di

Page 58 of 101.