Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 61
Title TUNTUT KENAIKAN UPAH, KAUM BURUH DI SEJUMLAH DAERAH MENGGELAR UNJUK RASA
Media Name rmol.id
Pub. Date 18 November 2019
https://politik.rmol.id/read/2019/11/18/410463/tuntut-kenaikan-upah-ka um-buruh-di-
Page/URL
sejumlah-daerah-menggelar-unjuk-rasa
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus menuntut agar Upah Minimun
Kabupaten/Kota tahun 2020 naik sebesar 15 persen. Tuntutan ini disuarakan kaum buruh
melalui berbagai aksi unjuk rasa yang digelar di beberapa daerah, Senin (18/11).
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, tuntutan dalam aksi ini secara khusus adalah
menolak Penetapan UMK 2020 berdasar Peraturan Pemerintah 78/2015, dan menuntut
kenaikan UMK 2020 sebesar 15 persen.
"KSPI juga menuntut agar pemerintah memperkecil disparitas upah antar daerah adalah
dengan menaikkan upah kabupaten/kota yang masih rendah lebih tinggi," kata dia melalui
keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/11).
"Bukan dengan menahan agar upah di daerah yang sudah relatif tinggi kenaikannya
rendah," sambung Said Iqbal.
Selain itu, KSPI juga menuntut upah minimum sektoral dibelakang di seluruh
Kabupaten/Kota serta menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.
Sebagaimana diketahui, pada 21 November 2019, para Gubernur sudah harus menetapkan
besaran UMK tahun 2020. Untuk itu, KSPI menegaskan aksi buruh akan semakin masif.
Hari ini, ribuan buruh di Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan
Dinas Ketenagakerjaan Bogor. Selanjutnya, pada hari Selasa dan Rabu (19-20/11), buruh
Jawa Timur yang akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Disusul kemudian buruh Jawa Barat yang akan melakukan aksi pada hari Rabu hingga
Kamis (20-21/11) di Kantor Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, buruh di Bekasi, Cirebon, Tangerang, dan Kepulauan Riau sudah melakukan
aksi dengan tuntutan yang sama.
Selain itu, buruh-buruh di berbagai daerah yang lain juga akan bergerak untuk menolak
penetapan UMK berdasarkan PP 78/2015.
Page 60 of 101.
