Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 79
adanya penggunaan UMP yang hanya Rp 1,8 juta maka perusahaan menggunakan
aturan tersebut, padahal sudah ada upah minimum kabupaten/kota (UMK)
mencapai Rp 4,1 juta.
"Kalau hanya berlaku UMP, maka upah dan turun secara otomatis karena yang
berlaku minimumnya hanya UMP," katanya.
Karena, kata dia, kondisi ini jelas meresahkan kaum pekerja. Nantinya, bisa
berdampak pada kerawanan sosial dan tentu mengakibatkan situasi dan kondisi di
Jawa Barat tidak kondusif apabila gubernur memaksakan tidak ada UMK.
Roy menegaskan, kaum buruh meminta Pemprov Jabar mencabut UMP dan
kemudian mengesahkan UMK 2020. Buruh pun tidak ingin Pemprov Jabar
mengeluarkan upah minimum industri padat karya seperti perkebunan dan garmen.
Arie Lukihardianti
Page 78 of 101.
