Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019
P. 76
Meski demikian, diakui Asep, dalam pengamatan di lapangan, polemik besaran upah
memang menjadi permasalahan yang terus terjadi. Hal tersebut diperparah dengan
kepatuhan pelaksanaan UMK berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala
Bidang Pengawasan Disnaker Jawa Barat kepada Sekda dan Gubernur hanya sekitar
30% "Salah satu sebab utamanya karena tingginya nilai UMK di beberapa
kabupaten dan kota. Sementara di sisi yang lain, UMK yang tinggi tersebut tidak
diiringi oleh kepatuhan dalam pelaksanaannya. Perusahaan - perusahaan di
berbagai sektor juga telah menyatakan rencana mereka untuk relokasi ke provinsi
lain, apabila terjadi kenaikan UMK yang semakin tinggi ditetapkan oleh Gubernur,"
tambahnya.
Oleh karena itu, ia menyimpulkan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat
masih belum mampu merancang kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan yang
dapat melindungi pelaku usaha dan juga tenaga kerja dengan baik.
"Dan sama sekali tidak merespon kebutuhan Jawa Barat untuk menarik investasi
baru dengan tujuan mengurangi angka pengangguran," tandasnya. (k34) Simak
berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : pemprov jabar.
Page 75 of 101.
