Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2019

Title BURUH DI KABUPATEN BOGOR TUNTUT UMK DIPENUHI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 18 November 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/19/11
Page/URL
/18/q16117348-buruh-di-kabupaten-bogor-tuntut-umk-dipenuhi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Sejumlah buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (18/11). Massa
yang merupakan pekerja pabrik garmen ini menuntut hak agar upah minimum
kabupaten dipenuhi.

Menurut Wakil Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Muhammad Harris,
meskipun telah ditetapkan bahwa UMK di Kabupaten Bogor sebesar Rp 3,7 juta,
nyatanya tidak semua perusahaan memenuhi kewajiban mereka membayar dengan
jumlah tersebut.

"UMK harus tetap ada. Kami juga minta cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan, karena proses penetapan upah tidak lagi
mengacu dan tidak ada lagi ada diskusi dan membawa aspirasi pekerja," ujar Harris
kepada Republika.co.id, Senin (18/11).

Menurut Harris selama ini penentuan upah dilakukan secara sepihak oleh
perusahaan berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal
seharusnya, kata Harris, penentuan upah harus berdasarkan Survei Kebutuhan
Hidup Layak (SKHL). Pihaknya menuntut agar 33 perusahaan garmen di Bogor
memenuhi kewajiban mereka dengan membayar upah sesuai UMK.

Selain itu, SPN menuntut adanya kenaikan UMK di Kabupaten Bogor sebesar 8,51
persen yakni dari Rp 3,63 juta menjadi Rp 4.083.000. Sementara terkait kesehatan,
SPN menuntut agar memangkas birokasi supaya persoalan kesehatan untuk buruh
maupun rakyat mudah.

"Adanya kenaikan premi BPJS ini memberatkan, birokrasinya juga perlu dipangkas
agar berobat lebih mudah," kata Harris.

Page 76 of 101.