Page 271 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 271
Ditambah dengan isu laten mengemuka saat ini soal tenaga outsourcing. Suatu pola
penggunaan tenaga yang dipekerjakan kepada perusahaan melalui jasa perantara
baik individu maupun berbentuk perusahaan penyedia jasa pekerja.
Pekerja atau buruh tidak lagi terikat kontrak dengan perusahaan tempat bekerja
melainkan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja sehingga hak-hak buruh
menjadi hilang sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, terutama perilaku diskriminatif yang akan diterima antara buruh
tetap perusahaan dan buruh outsourcing.
Perusahaan yang menerima pola outsourcing menurut saya tidak hanya soal etis
dan pelanggaran regulasi melainkan mesin perah dan pemeras tenaga manusia
tanpa tanggungjawab, sementara perusahaan penyedia jasa outsourcing merupakan
orang-orang yang makan dari keringat dan darah para buruh.
Demo buruh hari ini merupakan kekuatan massa riil, besar dan dahsyat. Buruh
merupakan kekuatan kelompok penekan yang dapat diperhitungkan sekarang dan
akan datang. Untuk diperhitungkan tidak cukup dengan massa besar dalam aksi
tetapi juga harus bermain taktis dan strategis dengan pengambil kebijakan.
Hari ini, aksi buruh setidaknya mengajukan 8 (delapan) tuntutan kepada pemerintah
yakni, pertama, soal upah murah dengan mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015
tentang pengupahan yang dinilai dibawah standar hidup layak; Kedua, meminta
pemerintah untuk menaikkan jumlah komponen hidup layak yang menjadi dasar
perhitungan upah buruh menjadi 84.
Ketiga, penghapusan perbudakan modern berkedok pemagangan dan honorer.
Ketiga, memberikan jaminan pekerjaan untuk rakyat dan menghentikan PHK massal
di berbagai sektor antara lain, di sektor retail, telekomunikasi, perbankan,
kesehatan, media dan sektor lain.
Keempat, pemerintah diminta mengantisipasi dampak revolusi industri 4.0 dan
pembatalan otomatisasi gardu tol yang mengakibatkan puluhan ribu buruh di-PHK;
Kelima, mengangkat pekerja outsourcing di BUMN menjadi pekerja tetap.
Keenam, meminta pemerintah untuk memperketat aturan kerja bagi tenaga kerja
asing dengan memberlakukan kembali kewajiban bisa berbahasa Indonesia;
Ketujuh, pengetatan pemberlakuan ketentuan bahwa satu orang pekerja asing
harus didampingi 10 orang tenaga lokal; dan kedelapan, mencabut Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pemagangan di Dalam Negeri.
Delapan tuntutan yang disuarakan sangat wajar. Upah buruh Indonesia masih dinilai
rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, sedikit diatas Kamboja dan
Laos dengan perbedaan hanya sekitar Rp1 juta.
Page 270 of 656.
