Page 430 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 430

Title         PMJ BENTUK DESK TENAGA KERJA, SELESAIKAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN
                Media Name    antaranews.com
                Pub. Date     01 Mei 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/852298/pmj-bentuk-desk-tenaga-kerja- selesaikan-
                Page/URL
                              sengketa-ketenagakerjaan
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive







               Jakarta - Polda Metro Jaya resmi membentuk Desk Ketenagakerjaan di bawah
               Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, untuk
               menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan.

               "Kami melaporkan pada hari ini telah resmi dibentuk ruang pelayanan terpadu Desk
               Ketenagakerjaan sebagai tempat penyelesaian berbagai sengketa ketenagakerjaan,"
               kata Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan, di Mapolda Metro
               Jaya, Jakarta, Rabu.
               Latar belakang dibentuknya desk ini, kata Iwan, adalah karena masalah tenaga
               kerja yang terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penangan
               yang lebih serius.

               Polda Metro Jaya sendiri dalam tiga tahun terakhir menangani permasalahan tindak
               pidana ketenagakerjaan sejumlah 76 kasus, yaitu pidana berupa pemberian upah di
               bawah UMP sebanyak 57 kasus, Union Busting atau pelarangan serikat
               buruh/pekerja sebanyak 10 kasus dan terkait BPJS ketenagakerjaan yang tidak
               dibayarkan sebanyak sembilan kasus.

               "Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan
               banyak terjadi yang tak jarang melanggar aturan. Menghadapi hal tersebut,
               penegak hukum dituntut untuk mampu mengambil langkah antisipatif serta mampu
               menampung segala permasalahan yang terjadi, sehingga penegak hukum mampu
               memberikan perlindungan hukum di dunia ketenagakerjaan," ucap Iwan.

               Ruang pelayanan ini, kata Iwan, memiliki dasar dari UU Nomor 2 tahun 2002
               tentang Kepolisian RI, UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU
               nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, UU nomor 24
               tahun 2011 tentang Badan Penyelesaian Jaminan Sosial, UU Nomor 2 tahun 2004
               tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.

               "Dan perintah lisan Kapolda pada Jumat 26 April 2019 lalu," katanya.
               Adapun maksud dan tujuan dari didirikannya desk ketenagakerjaan ini, adalah untuk
               memberikan pelayanan prima terhadap permasalahan hukum dalam bidang
               ketenagakerjaan seperti masalah UMP di bawah minimum regional, tidak





                                                      Page 429 of 656.
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435