Page 426 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 426
Dia menilai, manajemen PT Freeport telah melakukan penyeludupan hukum, hingga
kini 8.300 buruh mogok kerja ini adalah korban dari penyeludupan hukum tersebut.
Negara dinilai gagal menyelesaikan masalah ini, di mana 8.300 buruk mogok kerja
ini juga merupakan bagian dari tulanggung pungung ekonomi negara.
"Dari 17 Mei 2017 dan ini sudah tahun kedua para buruh melakukan mogok kerja,
dan sudah memakan 44 korban buruh yang adalah 50 persen itu buruh orang asli
Papua," Hingga kini manajemen PT Freeport Indonesia tidak bersikap untuk
menyelesaikan persoalan mogok kerja. Manajemen selalu berdalih bahwa 8.300
buruh mogok kerja itu sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Bagi kami mogok kerja dengan PHK itu berbeda pasal. Menurut UU Nomor 13
tahun 2003 kami sudah nyatakan mogok kami sah, sehingga kami akan bertahan
dengan mogok kerja tidak akan berbicara mengenai PHK karena itu buat kami beda
pasal," katanya.
Sekitar 8.300 karyawan PT Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan
subkontraktor menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terkait
permasalahan mereka dengan manajemen perusahaan hingga berbuntut pada
Pemutusan Hubungan Kerja sepihak pada 2017 akibat aksi mogok kerja yang
dilakukan saat itu.
Mogok kerja buruh PT Freeport Indonesia bergabung bersama elem lainnya yakni
LBH Papua, PAHAM Papua, KontraS Papua, ALDP Papua, FIM Papua, Papuan
Voices,Koalisi Buruh, Mahasiswa, Rakyat Papua, Garda Papua menggelar aksi
peringatan buruh Internasional 1 Mei (May Day) di Taman Imbi Jayapura, Distrik
Jayapura Utara, Rabu siang.
Page 425 of 656.
