Page 425 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 425
Title BURUH KORBAN PHK FREEPORT TUNTUT KEJELASAN SURAT GUBERNUR
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 01 Mei 2019
Page/URL https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/852309/buruh-korban-phk-f reeport-tuntut-
kejelasan-surat-gubernur
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jayapura - Koalisi mogok kerja (moker) PT Freeport Indonesia dari sekitar 8.300
karyawan Freeport yang mogok hingga berbuntut pada Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) sepihak pada 2017 menuntut manajemen Freeport memberikan penjelasan
terkait surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe pada 14 Mei
2019 Markus Vim, salah seorang karyawan korban PHK Freeport pada 2017 yang
tergabung dalam koalisi Moker Freeport di Jayapura, Rabu, mengatakan hingga kini,
PT Freeport Indonesia tidak memberikan jawaban terkait surat yang pernah
dikeluarkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
Surat penegasan yang diberikan oleh gubernur kepada PT Freeport hingga kini
Moker tidak mengetahui jawaban dari PT Freeport Indonesia terkait surat dari
Gubernur Papua.
Pada Kamis,14 Mei 2019 Gubernur Papua Lukas Enembe telah mengeluarkan surat
keputusan yang berisi tiga poin yaitu memerintahkan manajemen PT Freeport dan
perusahaan subkontraktor segera membayar upah dan hak-hak seluruh karyawan
pelaku mogok kerja sebagaimana termuat dalam buku Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial (PHI).
Pihak Freeport juga diminta untuk segera mempekerjakan kembali seluruh karyawan
pelaku mogok kerja dan dilarang melakukan rekrutmen karyawan baru sebelum
permasalahan ketenagakerjaan tersebut diselesaikan sampai tuntas.
"Bagi kami PT Freeport Indonesia hanya berdalih saja, dan apa yang kami lakukan
sampai saat ini tetap bertahan dengan mogok. Karena kami sudah nyatakan mogok
ini sah sesuai dengan undang-undang," katanya.
Markus menegaskan, pihaknya akan tetap bertahan dengan posisi mogok dan akan
membuat gerakan di Timika yang lebih besar lagi.
Bagi dia, peringatan hari buruh Internasional 1 Mei (May Day) kali ini, mereka
berharap negara harus mengambil sikap yang tegas dan menindak tegas
manajemen PT Freeport Indonesia, karena hingga kini manajemen PT Freeport
Indonesia tidak tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003.
Page 424 of 656.
