Page 509 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 509
Sejak era reformasi, sebenarnya serikat buruh/pekerja telah melakukan politik
praktis sebagai partai politik peserta pemilu. Pada Pemilu 1999, misalnya, partai
yang berasal dari serikat buruh/pekerja antara lain yaitu Partai Solidaritas Pekerja
Seluruh Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Pekerja
Indonesia. Kemudian, pada Pemilu 2004, Partai Buruh Sosial Demokrat dan Pemilu
2009 Partai Buruh dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
Namun, faktanya, selama tiga kali menjadi peserta Pemilu, perolehan suaranya tidak
begitu signifikan. Sebagai alternatinya, serikat buruh/pekerja harus berafiliasi
dengan partai politik yang ada saat ini dalam rangka mengusung agenda membela
kepentingan buruh.
Polarisasi Serikat Buruh/Pekerja Pada Pilpres 2019
Meski memiliki kesamaan dalam memperjuangkan hak-haknya kepada pemerintah,
akan tetapi ketika berbicara pada tataran ideologi antara serikat pekerja satu
dengan yang lain sangat sulit disatukan. Saat ini saja, diperkirakan ada sekitar 15
konfederasi serikat buruh/pekerja, belum termasuk serikat buruh/pekerja lainnya
yang belum memiliki konfederasi yang jumlahnya mencapai ratusan.
Setiap serikat maupun konfederasi buruh/pekerja yang ada saat ini memiliki
agendanya sendiri-sendiri, sehingga mengakibatkan terbelahnya kekuatan mereka.
Kondisi inilah yang kemudian membuat kekuatan buruh menjadi rebutan para aktor
politik, meski tak jarang mereka hanya dijadikan alat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mencapai tujuan politiknya dan kemudian meninggalkannya
ketika tujuan mereka memperoleh kekuasaan itu tercapai.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 lalu, Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan
Prabowo-Sandi. Sementara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendukung pasangan
Joko Widodo-Maruf Amin. Baik KSBSI maupun KSPSI juga menyatakan dukungan
untuk Jokowi pada peringatan Hari Buruh pada Mei 2018. Dengan melakukan itu,
mereka berharap untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik menyangkut
masalah tenaga kerja.
Sejatinya, peringatan Hari Buruh atau 'May Day' tidak boleh dijadikan momentum
untuk sosialisasi bagi peserta pemilu, baik itu partai politik maupun pasangan
capres-cawapres. Kondisi semacam itu hanya akan membawa organisasi serikat
buruh/pekerja semakin terkotak-kotak dan terkooptasi oleh kepentingan partai
politik, yang berakibat tidak sejalannya esensi perjuangan kaum buruh dalam
memperjuangkan hak-haknya.
Oleh karena itu, peringatan Hari Buruh harus murni diisi oleh para buruh yang
memperjuangkan hak-haknya. Partai politik maupun politikus semestinya tidak
mempolitisasi kepentingan kaum buruh pada saat mereka menyampaikan sejumlah
Page 508 of 656.
