Page 510 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 510
tuntutan pada peringatan Hari Buruh. Alangkah lebih bijak apabila para aktor politik
memainkan peranannya di ranah kebijakan pemerintahan untuk memperjuangkan
aspirasi kaum buruh untuk memperoleh hak-haknya.
Dengan banyaknya konfederasi maupun serikat buruh/pekerja yang ada saat ini
hanya akan membuat dasar pemikiran dan perjuangan kaum buruh semakin bias
saat menghadapi kebijakan pengusaha ataupun pemerintah. Di sisi lain, pihak
pengusaha dan pemerintah juga dipastikan akan bingung dalam menentukan
konfederasi yang benar-benar merepresentasikan suara buruh/pekerja.
Kondisi tersebut tentunya tak lepas dari mudahnya syarat pendirian serikat pekerja
atau serikat buruh sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 Tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di mana mensyaratkan minimal 10 anggota sudah
bisa mendirikan serikat pekerja. Akan tetapi, apabila dikehendaki perlunya revisi
terhadap syarat minimal pendirian serikat buruh dalam UU tersebut, maka keinginan
itu harus muncul dari gerakan buruh itu sendiri.
Sementara bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan semestinya mengetahui apa
yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengusaha dan buruh tanpa membedakan status
mereka dalam struktur masyarakat. Sudah saatnya negara memainkan peranannya
dengan lebih seimbang tanpa merugikan kaum buruh dan pengusaha.
Oleh Dave Akbarshah Fikarno, ME
(Anggota Komisi I FPG DPR RI)
(rzy)
Page 509 of 656.
