Page 618 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 Mei 2019
P. 618
Tenaga Kerja," jelas Rian.
Termasuk mengenai skorsing yang diberikan perusahaan merujuk Pasal 158 Undang
Undang Ketenagakerjaan. Kata Rian, hal itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1
dan pasal 1 ayat 3 Undang Undang dasar 1945 sebagaimana diungkapkan oleh
Mahkamah Konstitusi.
"Kemudian di Permennarker juga, skorsing harus memberikan pekerja kesempatan
membela diri bukan hanya sekedar disuruh menanda tangani skorsing itu," jelasnya.
Dia berharap dengan masalah ini, perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan
global itu tunduk pada aturan ketenagakerjaan Indonesia dan menjunjung tinggi
nilai nilai HAM. Karena itu, selain melaporkan ke kepolisian. Pihaknya juga
melaporkan ke Komnas HAM.
"Karena ketika buruh tidak diupah, jelas ada hak dasar yang dicabut padahal hak
tersebut dijamin oleh undang undang agar setiap orang dapat membayar biaya
kehidupan sehari harinya sebagaimana Pasal 38 ayat 4 UU HAM," ucapnya.
Page 617 of 656.
