Page 45 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2019
P. 45
Bedianto, pejabat BNP2TKI, pejabat Kepolisian, pejabat Imigrasi dan 400-an calon
PMI.
Irianto Simbolon mengatakan, LTSA akan memberikan efisiensi dan transparansi
dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan calon PMI atau PMI
dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja Indonesia.
Keberadaan LTSA di Kabupaten Ponorogo sangat penting mengingat wilayah itu
merupakan salah kantong pekerja migran terbesar di Indonesia.
Dengan keberadaan LTSA ini pemerintah berharap masyarakat Ponorogo tak jadi
korban perdagangan manusia. "Melalui LTSA, masyarakat Ponorogo akan diajak
melalui prosedur yang benar jika ingin bekerja ke luar negeri sehingga mereka tidak
menjadi korban," kata Irianto.
Menurutnya, penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan tanggung jawab
negara, sehingga perlu diberikan perlindungan. "Tidak hanya dirinya sendiri, tapi
juga keluarganya (dilindungi)," kata Irianto.
Mengenai upaya pencegahan pekerja migran non prosedural, lanjut Irianto,
Kemnaker telah menginisiasi pelayanan satu atap di seluruh asal daerah pekerja
migran. Saat ini sudah 33 LTSA di daerah asal pekerja migran.
Sementara itu Kepala Biro Humas Kemenaker Soes Hindharno menambahkan,
pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah
mewujudkan terbentuknya LTSA sesuai mandat Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
"LTSA merupakan kewenangan Pemda dalam rangka memberikan pelayanan
terhadap calon PMI dengan mudah, murah, dan solutif yang dikoordinir Kadisnaker
setempat, " katanya.
Page 44 of 60.
