Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MARET 2019
P. 48
Hanif mengatakan saat ini pemerintah juga terus mendorong perlunya investasi
SDM yang masif dari dunia industri. Ia menilai investasi SDM di Indonesia dari
sektor swasta masih sangat rendah.
"Karena pada dasarnya pembangunan SDM tidak bisa hanya dilakukan oleh
pemerintah sendiri, melainkan harus juga didukung oleh investasi industri dan
kelompok-kelompok bisnis juga," ucapnya.
Mengenai hubungan industrial, Hanif menjelaskan salah satu cara untuk memupuk
hubungan industrial, yakni membudayakan dialog sosial di lingkungan kerja. Untuk
itu, pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Lembaga Kerjasama Tripartit
harus dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Tujuannya untuk menghindari
kesalahpahaman, kecurigaan, dan ketidakpercayaan yang mengarah pada
perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
"Kami juga mengapresiasi atas dialog sosial yang terus ditingkatkan oleh
perusahaan Korea dengan para pekerjanya dalam menjalankan kegiatan bisnisya di
Indonesia," ujarnya.
Hanif menambahkan, pemerintah sendiri terus berupaya mewujudkan iklim industri
yang kondusif melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satunya, Peraturan
Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan).
PP tersebut memberi kepastian kepada pelaku usaha dalam menyusun perencanaan
keuangan. Bagi para pekerja, PP Pengupahan memberi kepastian kenaikan upah
tiap tahunnya. "Aturan ini memberikan kepastian dan menguntungkan, baik bagi
pekerja dan pengusaha," jelas Menaker.
Page 47 of 60.
