Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

KEMNAKER SEBUT KEBIJAKAN ANIES BASWEDAN NAIKKAN UMP DKI 2022 PICU
POLEMIK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1517 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta
tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari yang sebelumnya 0,8 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan pun bersikukuh penetapan upah
minimum harus mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Karena pengupahan yang telah diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan pada
kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh," kata Kepala Biro Humas
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Chairul Harahap, Senin (28/12/2021).

Ia pun mengatakan, Kemnaker bakal memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih akibat penetapan
UMP DKI Jakarta 2022 ini. Karena tak bisa dipungkiri, menurut Chairul, penetapan upah yang
tidak berdasarkan ketentuan tersebut menimbulkan polemik.

"Dapat kami sampaikan bahwa penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku
akan menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker
siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum
di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," ujar Chairul.

Untuk diketahui, salah satu klausul dalam Kepgub terkait kenaikan UMP Jakarta tersebut berisi
sanksi bagi pengusaha yang tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan keputusannya.

Adapun dengan dikeluarkannya keputusan gubernur itu, maka UMP DKI Jakarta 2022 ditetapkan
sebesar Rp 4.641.854 dan berlaku per 1 Januari 2022.

Pada klausul ketiga beleid tersebut dikatakan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari UMP dan bila telah memberi upah lebih tinggi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan," tulis Anies dalam keputusan gubernur itu.

Namun demikian, kebijakan revisi UMP Jakarta tersebut dikeluarkan sebelum Pemprov DKI
menerima surat balasan dari Kemnaker terkait revisi UMP tersebut.

Diberitakan Kompas.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta
Andri Yansyah mengatakan, keputusan mengenai revisi UMP Jakarta sebenarnya memang tak
mendapat restu dari pemerintah pusat.

Anies telah menyurati Kemenaker pada 22 November 2021 yang isinya permintaan peninjauan
ulang formula penghitungan UMP Jakarta.

Namun demikian, ia mengeluarkan keputusan gubernur soal revisi kenaikan UMP pada 16
Desember 2021 lalu, sebelum menerima surat balasan dari Kemenaker.

Sementara, surat jawaban dari Kemenaker sendiri baru diberikan pada 18 Desember.
"Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa penetapan
upah minimum mengacu pada PP 36," kata Andri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kemnaker: Penetapan UMP Jakarta yang
Tak Sesuai Ketentuan Timbulkan Polemik.

10