Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 13
PEKERJA PERTAMINA BATAL MOGOK KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan mediasi antara direksi PT Pertamina (Persero)
dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Ada tiga kesepakatan dalam mediasi
tersebut.
"Mediasi atau dialog ini sudah berlangsung sejak hari Jumat (pada) Minggu lalu, (kemudian)
dilanjutkan Senin, dan hari ini menghabiskan waktu dan energi cukup banyak, tapi alhamdulillah
berhasil dengan tercapainya kesepakatan," ucap Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/12/2021).
Pertama, kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan dialog ke arah
yang lebih konstruktif dan produktif.
"Ini yang lebih penting. Komunikasinya akan diperbaiki, mengedepankan dialog, bukan aksi-aksi
yang merugikan kedua belah pihak, apalagi merugikan masyarakat," ucap Putri.
Dengan adanya kesepakatan ini, mogok nasional yang rencananya dilaksanakan oleh seluruh
pekerja Pertamina pada Rabu (29/12/2021) dibatalkan.
Direksi akan membuka seluas-luasnya saluran komunikasi dengan para pekerja Pertamina yang
diwakili oleh pengurus FSPPB.
"Jadi besok tidak ada lagi mogok nasional oleh seluruh pekerja karyawan Pertamina dengan
terwujudnya perjanjian kesepakatan ini," ucapnya.
Ada rencana kenaikan gaji pegawai Pertamina. Cek halaman berikutnya.
Kesepakatan kedua berupa perjanjian melakukan penyesuaian gaji. Hal tersebut mengingat
sejak 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji.
Direksi Pertamina akan melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan
tetap memperhatikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Ia mengatakan bahwa
pihaknya akan memfasilitasi dan memonitor pelaksanaan dari kesepakatan tentang penyesuaian
gaji tersebut.
"Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja
Pertamina tahun depan bulan April," ucapnya.
Adapun kesepakatan yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan FSPPB dalam mengekspresikan
keinginannya dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
"Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi
Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," ucapnya.
12
