Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Kesepatan yang kedua berupa perjanjian melakukan penyesuaian gaji, mengingat sejak 2020
seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji.
Menurutnya, dengan dilakukannya perjanjian bersama ini, pihak direksi Pertamina akan
melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Ia mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi dan
memonitor pelaksanaan dari kesepakatan tentang penyesuaian gaji tersebut.

"Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja
Pertamina tahun depan bulan April," ucapnya.

Adapun kesepakatan yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan FSPPB dalam mengekspresikan
keinginannya dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi
Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," paparnya.

Jangan Melangkahi Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu)
angkat bicara soal rencana aksi mogok yang diwacanakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu.

Rencananya, aksi mogok kerja tersebut dilakukan pada 29 Desember hingga 7 Januari 2022.

Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir memecat
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, sosok yang namanya masuk dalam daftar wanita
paling berpengaruh versi Majalah Forbes.

FSPPB mengklaim telah melayangkan surat kepada manajemen Pertamina dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 20 Desember 2021 terkait rencana aksi mogok kerja
tersebut.

Surat itu juga ditembuskan ke Erick Thohir.
Pemberitahuan rencana mogok kerja itu disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan
Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani Presiden
FSPPB Arie Gumilar dan Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno.

Belakangan, Kementerian Ketenagakerjaan membantu melakukan mediasi antara FSPPB dengan
manajemen Pertamina.

Sebagaimana disampaikan komisaris utamanya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Pertamina
juga memenuhi tuntutan FSPPB untuk membatalkan pemotongan gaji.

Sementara itu, Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, aksi mogok yang sempat direncanakan
FSPPB Pertamina dinilai tidak sesuai dengan semangat berorganisasi dan perjuangan serikat
pekerja.

"Sebagai sesama serikat pekerja, kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut, karena
tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja," kata Tri Sasono dikutip pada
Minggu (26/12/2021).
Tri Sasono melanjutkan ancaman aksi mogok kerja di Pertamina tersebut merupakan tindakan
kontraproduktif. Terlebih Pertamina merupakan BUMN strategis yang bisnisnya menyangkut
hajat hidup orang banyak.

17