Page 19 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 19
"Kalau hanya karena masalah buntunya penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) seharusnya
diselesaikan dengan jalan dialog," katanya.
Apalagi kalau macetnya perundingan karena persoalan kesejahteraan, menurut dia, pekerja
Pertamina selama ini merupakan pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.
"Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan
salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteraan paling bagus" ucap Tri.
"Kami meminta pekerja di Pertamina tidak melakukan pemogokan apalagi sudah mendekati
masa liburan panjang, yang membutuhkan fokus untuk menyediakan stok BBM yang cukup bagi
rakyat," katanya lagi.
Ia menambahkan rencana aksi mogok kerja FSPPB tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan
persepsi adanya muatan politik dengan agenda pergantian posisi Dirut Pertamina.
Tri menambahkan justru saat ini Pertamina memiliki kinerja baik selama kepemimpinan Nicke
Widyawati.
Pada semester I 2021 Pertamina tercatat mampu berkontribusi melalui setoran pada penerimaan
negara sebesar Rp110,6 triliun, yang Rp70,7 triliun di antaranya berupa pajak, penerimaan
negara bukan pajak (PNBP), dan dividen naik hampir 10 persen dari periode yang sama 2020.
"Sebagai sesama serikat pekerja, sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara-
cara perjuangannya," kata Tri Sasono.
Pergantian direksi di suatu BUMN, lanjutnya, bukan ranah FSPPB, namun hak pemegang saham
dalam hal ini Kementerian BUMN.
"Jangan melangkahi kewenangan Kementerian BUMN," tambahnya.
Konfirmasi Ahok Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
menyatakan, rencana pemotongan gaji karyawan Pertamina tidak jadi dilakukan.
Hal ini dikatakan Ahok usai bertemu dengan dewan direksi Pertamina pada Kamis (23/12/2021).
Salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemotongan gaji karyawan.
"Sudah tidak terapkan," kata Ahok singkat saat dihubungi Kompas.com.
Ahok juga menuturkan, keputusan tersebut akan disosialisasikan melalui media massa.
Dewan direksi bakal menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Sebab, pemotongan gaji
tidak bisa dijadikan alasan sebagai efisiensi perseroan.
"Direksi akan jawab ke media. Tidak jadi (ada pemotongan gaji)," beber Ahok.
18
