Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Kemnaker: Penetapan UMP Jakarta yang Tak Sesuai Ketentuan
Timbulkan Polemik
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/07524711/kemnaker-
penetapan-ump-jakarta-yang-tak-sesuai-ketentuan-timbulkan-polemik
Jurnalis Mutia Fauzia
Tanggal 2021-12-29 07:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Karena
pengupahan yang telah diatur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan pada kesepakatan
unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh

negative - Chairul Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Dapat kami
sampaikan bahwa penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan
menimbulkan polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Kemnaker siap
hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di
DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Perusahaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa penetapan
upah minimum mengacu pada PP 36

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1517 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta
tahun 2022 sebesar 5,1 persen dari yang sebelumnya 0,8 persen. Menanggapi hal tersebut,
Kementerian Ketenagakerjaan pun bersikukuh penetapan upah minimum harus mengacu pada
PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

19