Page 149 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Ringkasan

Gelombang aksi massa serikat pekerja/ buruh Jawa Barat belum berhenti. Mereka tetap
menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merevisi besaran Upah Minimum
Kota/Kabupaten ( UMK ) 2022 yang telah ditetapkan pada 30 November 2021 lalu. Ribuan buruh
dari berbagai daerah memadati Jalan Diponegoro tepatnya di depan halaman Kantor Gubernur
Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 28 Desember 2021.

INGIN SEPERTI JAKARTA, BURUH JAWA BARAT MINTA GUBERNUR MEREVISI
BESARAN UMK 2022

Gelombang aksi massa serikat pekerja/ buruh Jawa Barat belum berhenti. Mereka tetap
menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merevisi besaran Upah Minimum
Kota/Kabupaten ( UMK ) 2022 yang telah ditetapkan pada 30 November 2021 lalu.

Ribuan buruh dari berbagai daerah memadati Jalan Diponegoro tepatnya di depan halaman
Kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 28 Desember 2021.

Ketua DPD K-SPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, aksi buruh yang digelar saat itu isunya sama
dengan tuntutan yang sebelumnya.

Bahwa hanya satu tuntutan adalah meminta Gubernur Jawa Barat untuk melakukan revisi
terhadap keputusan upah minimum yang sudah diterbitkan pada tanggal 30 November kemarin.

"Dasarnya adalah pertama putusan MK yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi
Indonesia maupun Jawa Barat sedang dalam kondisi bagus, kemudian Bappenas juga merilis,
dengan kenaikan upah minimum tahun 2022, 5,1% Pak Suharso Monoarfa menyampaikan maka
akan meningkatkan daya beli paling tidak Rp180 triliun," ujarnya.

Menurut dia, artinya kenaikan upah ini penyesuaian agar penghasilan kaum buruh tidak merosot
dan kenaikan upah akan menyesuaikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Dasar ketiga adalah Gubernur DKI (Anies Baswedan) sudah secara resmi merevisi keputusan
upah minimumnya yang sudah dirilis diberbagai media termasuk kepgubnya. Dan hari ini yang
lebih luar biasa kadin DKI sangat setuju kenaikan upah 5,1 persen yang diterbitkan Gubernur
DKI," ujar dia.

Artinya, lanjut Roy, tidak ada alasan pengusaha untuk tidak menaikan upah minimum. Hal itu
hanya tinggal menunggu keberanian Gubernur Jawa Barat saja sebenarnya.

"Kalau Gubernur Jawa Barat saja berani, saya kira nggak ada persoalan. Oleh karena itu hari ini
kita mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera merevisi mengingat upah minimum itu
berlaku 1 Januari, maka waktunya sampai 31 Desember hari ini. maka Kita melakukan aksi 3
hari dengan tujuan mendorong Gubernur untuk merevisi," tuturnya.
Menurut Roy, apa yang dituntut buruh semuanya juga ada dasarnya.

Gubernur DKI juga merevisi itu ada dasarnya baik yuridis maupun pertimbangan ekonomi.
"Ekonomi tadi bahwa ekonominya sedang bagus, kedua adalah inflasi kita sedang tinggi 1,78
persen. Dengan kebaikan upah minimum hanya maksimal 1,09 persen itu di bawah Inflasi,
artinya tidak bisa menyesuaikan terhadap harga-harga. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi
Gubernur Jawa Barat untuk tidak merevisi itu," ucapnya.

148