Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 148

Judul               Ingin Seperti Jakarta, Buruh Jawa Barat Minta Gubernur Merevisi
                                    Besaran UMK 2022
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-013341377/ingin-
                                    seperti-jakarta-buruh-jawa-barat-minta-gubernur-merevisi-besaran-
                                    umk-2022
                Jurnalis            Novianti Nurulliah
                Tanggal             2021-12-28 20:50:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Narasumber

              neutral - Roy Jinto (Ketua DPD K-SPSI Jabar) Dasarnya adalah pertama putusan MK yang kedua
              adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia maupun Jawa Barat sedang dalam kondisi
              bagus, kemudian Bappenas juga merilis, dengan kenaikan upah minimum tahun 2022, 5,1% Pak
              Suharso Monoarfa menyampaikan maka akan meningkatkan daya beli paling tidak Rp180 triliun

              neutral  -  Roy  Jinto  (Ketua  DPD  K-SPSI  Jabar)  Dasar  ketiga  adalah  Gubernur  DKI  (Anies
              Baswedan)  sudah  secara  resmi  merevisi  keputusan  upah  minimumnya  yang  sudah  dirilis
              diberbagai media termasuk kepgubnya. Dan hari ini yang lebih luar biasa kadin DKI sangat setuju
              kenaikan upah 5,1 persen yang diterbitkan Gubernur DKI

              neutral - Roy Jinto (Ketua DPD K-SPSI Jabar) Kalau Gubernur Jawa Barat saja berani, saya kira
              nggak ada persoalan. Oleh karena itu hari ini kita mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera
              merevisi mengingat upah minimum itu berlaku 1 Januari, maka waktunya sampai 31 Desember
              hari ini. maka Kita melakukan aksi 3 hari dengan tujuan mendorong Gubernur untuk merevisi

              negative - Roy Jinto (Ketua DPD K-SPSI Jabar) Ekonomi tadi bahwa ekonominya sedang bagus,
              kedua adalah inflasi kita sedang tinggi 1,78 persen. Dengan kebaikan upah minimum hanya
              maksimal 1,09 persen itu di bawah Inflasi, artinya tidak bisa menyesuaikan terhadap harga-
              harga. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Gubernur Jawa Barat untuk tidak merevisi itu

              negative - Roy Jinto (Ketua DPD K-SPSI Jabar) Kalau ini tidak naik tentu akan lebih terpuruk lagi
              daya beli masyarakat khususnya masyarakat akan semakin rendah

              negative  -  Roy  Jinto  (Ketua  DPD  K-SPSI  Jabar)  Apabila  Gubernur tidak  mau  merevisi,  maka
              mogok menjadi kunci perjuangan kita







                                                           147
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153