Page 171 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

KEMNAKER: MOGOK KERJA KARYAWAN PERTAMINA BATAL

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil memediasi kisruh yang terjadi antara Direksi PT
Pertamina (Persero) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Keberhasilan
tersebut ditandai dengan tercapainya tiga poin kesepakatan perjanjian bersama.

"Mediasi atau dialog ini sudah berlangsung sejak hari Jumat (pada) Minggu lalu, (kemudian)
dilanjutkan Senin, dan hari ini menghabiskan waktu dan energi cukup banyak, tapi alhamdulillah
berhasil dengan tercapainya kesepakatan," ucap Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri pada Selasa (28/12/2021) di Kantor Kemnaker, Jakarta.

Kesepakatan yang pertama, yakni kedua belah pihak sepakat untuk memperbaiki kualitas
komunikasi dan dialog ke arah yang lebih konstruktif dan produktif.

"Ini yang lebih penting. Komunikasinya akan diperbaiki, mengedepankan dialog, bukan aksi-aksi
yang merugikan kedua belah pihak, apalagi merugikan masyarakat," ucap Dirjen Putri.

Menurutnya, dengan adanya kesepakatan ini, mogok kerja nasional yang rencananya
dilaksanakan oleh seluruh pekerja Pertamina pada Rabu (29/12/2021) pun dibatalkan.

Pihak direksi disebutnya akan membuka seluas-luasnya chanel-chanel komunikasi dengan para
pekerja Pertamina yang diwakili oleh pengurus FSPPB.

"Jadi besok tidak ada lagi mogok nasional oleh seluruh pekerja karyawan Pertamina dengan
terwujudnya perjanjian kesepakatan ini," ucapnya.

Kesepakatan yang kedua berupa perjanjian melakukan penyesuaian gaji. Hal tersebut mengingat
sejak 2020 seluruh pekerja Pertamina tidak mengalami kenaikan gaji.

Menurutnya, dengan dilakukannya perjanjian bersama ini, pihak direksi Pertamina akan
melakukan penyesuaian gaji yang disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi
dan memonitor pelaksanaan dari kesepakatan tentang penyesuaian gaji tersebut.

"Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja
Pertamina tahun depan bulan April," ucapnya.

Adapun kesepakatan yang ketiga, yaitu memberikan kebebasan FSPPB dalam mengekspresikan
keinginannya dengan tetap mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Jika ada friksi atau beda pandangan dalam komunikasi antara Serikat Pekerja dengan Direksi
Pertamina, maka Kemnaker siap hadir memfasilitasi kedua belah pihak," ucapnya.

170