Page 299 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 299
Judul Kadin: Revisi UMP DKI oleh Gubernur DKI Tidak Sah
Nama Media jagatbisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jagatbisnis.com/kadin-revisi-ump-dki-oleh-gubernur-dki-tidak-
sah/
Jurnalis Admin Jagat
Tanggal 2021-12-28 16:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai revisi upah minimum (UMP) DKI Jakarta
yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak sah. Karena ditetapkan setelah
21 November 2021.
KADIN: REVISI UMP DKI OLEH GUBERNUR DKI TIDAK SAH
JagatBisnis.com – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai revisi upah minimum
(UMP) DKI Jakarta yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak sah. Karena
ditetapkan setelah 21 November 2021.
"Tanggal 21 November adalah UMP yang sah, kalau tanggal selain dari tanggal yang sudah
ditentukan berarti tidak sah," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi
Mahfudz Wuhadji, Selasa (28/12/2021).
Menurut dia, sebenarnya revisi UMP ibu kota itu bukanlah keputusan pemerintah provinsi.
Kenaikan upah DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 itu adalah keputusan pribadi Anies Baswedan.
Karena formula upah minimum yang sah seharusnya mengikuti Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Ketetapan yang dibuat Anies memberikan dampak yang tidak baik kepada masyarakat dan
hukum. Apalagi, Anies Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk
memberikan ketaatan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dan kepastian hukum di
Indonesia," tegasnya.
Dia menjelaskan, UMP yang ditetapkan pemerintah pusat merupakan upah yang diberikan untuk
pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan atau satu tahun. Pihaknya mengklaim akan tetap
patuh dan taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
"Kami pengusaha tetap akan menjalankan aturan upah yang ditetapkan sebelum 21 November.
Seperti Instruksi Kementerian Ketenagakerjaan yang juga meminta penetapan UMP paling
lambat dilakukan sebelum 21 November 2021, sementara Anies menetapkan setelah tanggal
tersebut," tutupnya. (*/eva)
298
