Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Selain itu, Ahok ingin manajemen berkomunikasi secara persuasif dengan pekerja yang bukan
merupakan anggota serikat pekerja agar tidak terpengaruh dengan ajakan mogok kerja.
"Pastikan seluruh HC di Pertamina Group komunikatif, responsif, dan solutif atas setiap
pertanyaan mengenai SDM dari pekerja, termasuk klarifikasi tentang penempatan jabatan,
remunerasi, serta kebijakan flexible working yang saat ini sudah dibatalkan," kata Ahok di
Jakarta, Senin (27/12) kemarin.

Ahok juga memberi arahan ke manajemen untuk memetakan pemetaan pengurus maupun
anggota serikat pekerja yang bisa menjembatani diskusi lanjutan, baik tentang rencana mogok
kerja maupun terkait perjanjian kerja bersama (PKB). Seluruh pekerja Pertamina Group pun
diminta menerima informasi terkait upaya tersebut.

Lebih jauh, Ahok meminta manajemen untuk memastikan proses negosiasi terkait dengan PKB
untuk perlu diketahui oleh seluruh pekerja di lingkungan Pertamina yang akan dilakukan secara
daring.
Bila kemungkinan terburuk terjadi, manajemen harus memastikan pelayanan distribusi bahan
bakar minyak atau BBM ke masyarakat tak terganggu.

"Apabila worst case terjadi mogok kerja, manajemen harus memastikan tidak ada operasional
Obvitnas (Objek Vital Nasional), serta pelayanan BBM kepada masyarakat yang terganggu,"
katanya. Juru Bicara FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa sebelumnya mengatakan pihak
manajemen masih belum membuka jalur komunikasi secara langsung dengan serikat pekerja.

Tuntutan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, kata dia, juga masih belum
ditindaklanjuti. Respons malah diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menjawab
tuntutan para serikat pekerja itu sejak 2 hari surat tersebut dilayangkan.

Kemenaker langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan mengundang para pihak terkait
untuk bertemu. "Solusi dari Kemenaker, akan dilakukan kembali pertemuan lanjutan dalam
waktu dekat," ujarnya.

Sebelumnya, dalam rapat di kantor Kemenaker pada Rabu pekan lalu, 22 Desember 2021,
Kemenaker mempertemukan manajemen Pertamina dengan FSPPB. Pertemuan ini digelar
setelah serikat pekerja mengancam mogok kerja pada 29 Desember lantaran tuntutan terhadap
manajemen tidak digubris.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan dinamika hubungan
industrial yang terjadi di Pertamina menyebabkan para karyawan berencana melakukan mogok
kerja pada 29 Desember 2021. Rencana mogok kerja ini telah diberitahukan kepada
stakeholders.

"Oleh karenanya, Kemenaker memfasilitasi audiensi kekeluargaan kedua belah pihak pada
tanggal 22 Desember 2021, di mana hadir dalam pertemuan tersebut Direksi SDM dan tim, serta
Presiden FSPPB dan tim," kata Indah.

Audiensi itu menghasilkan sejumlah titik persoalan di antaranya konsultasi dan komunikasi antar
pihak masih perlu dioptimalkan; salary increase (kenaikan upah) diperlukan komunikasi yang
efektif antar pihak; kedua belah pihak akan mencermati insentif sesuai dengan content PKB;
serta penguatan persepsi para pihak terkait lingkup kewenangannya dengan mendasarkan pada
ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mem- follow up identifikasi dimaksud, kata Indah, akan digelar pertemuan lanjutan
antara manajemen Pertamina dan FSPBB usai Natal dan sebelum Tahun Baru.

300