Page 318 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 318
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan formula kenaikan UMP kepada pemerintah
daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Untuk Jakarta, formula
kenaikan UMP dari PP 36/2021 sebesar 0,85 persen.
Namun demi mewujudkan besaran UMP yang lebih tinggi dari itu, Anies menggunakan tiga dasar
hukum lain. Pertama, Anies menggunakan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.
Kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah
beberapa kali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Ketiga adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang
diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Nurjaman menegaskan, pengusaha tetap berpegangan pada penetapan kenaikan UMP yang
sesuai pada PP 36/2021.
Nurjaman pun menganggap revisi kenaikan UMP Anies menjadi 5,1 persen merupakan
melanggar aturan.
"Dengan gamblang Pak Gubernur mengubah (besaran kenaikan UMP 2022) dan kenaikan itu,
ada regulasi? Kami boleh enggak langgar pergub? Kalau Pak Gub langgar PP? Kami juga bisa
langgar pergub dong. Jangan ajarkan kami langgar regulasi," cecar Nurjaman.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Tahun 2022 sebesar 5,1 atau menjadi Rp 225.667.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021
tentang upah minimum provinsi tahun 2022 "Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 (empat juta enam ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan," isi kepgub tersebut Adapun
besaran tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2022 mendatang, dan berlaku bagi
pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah
lebih rendah dari upah minimum provinsi," lanjut isi kepgub tersebut.
(Asp).
317
