Page 313 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Judul Pak Anies, Pantaskah Buruh DKI Digaji Rp 4,6 Juta?
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211228114144-4-
302620/pak-anies-pantaskah-buruh-dki-digaji-rp-46-juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-28 13:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Kang Emil (gubernur jawa barat) Kepala daerah, bupati, gubernur, tidak punya
kewenangan (terhadap UMP). Rumusnya ditentukan dari pusat. Kalau ada upaya-upaya yang
berbeda, ada penegasan dari Mendagri bahwa itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada
kewenangannya

negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Saya disumpah harus melaksanakan peraturan
perundang-undangan. PP (Peraturan Pemerintah) itu salah satu peraturan perundang-undangan.
Bunyi ketentuan di PP itu fix, kita tidak punya ruang untuk melakukan improvisasi. Apakah
menurunkan atau menaikkan, karena rumusnya fix. Kalau saya mengubah, maka berarti saya
melanggar peraturan dong

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi mengesahkan aturan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021. Tahun depan, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menetapkan
UMP naik 5,1%.

PAK ANIES, PANTASKAH BURUH DKI DIGAJI RP 4,6 JUTA?

Jakarta, - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi mengesahkan aturan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021. Tahun depan, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu
menetapkan UMP naik 5,1%.

Dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1.517.2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jakarta 2022, Anies menitahkan UMP tahun depan sebesar Rp 4.641.854 per bulan. Anies pun
menegaskan dunia usaha dilarang membayar upah yang lebih rendah dari itu.

Apa yang ditetapkan Anies tidak segaris dengan arahan pemerintah pusat. Untuk 2022,
Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan kenaikan UMP rata-rata 1,09%.
312