Page 314 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 314
Namun tidak semua kepala daerah seperti Anies. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, misalnya.
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, tetap berpegang kepada aturan yang ditetapkan
pemerintah pusat.
"Kepala daerah, bupati, gubernur, tidak punya kewenangan (terhadap UMP). Rumusnya
ditentukan dari pusat. Kalau ada upaya-upaya yang berbeda, ada penegasan dari Mendagri
bahwa itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada kewenangannya," tegas Emil, pekan lalu.
Demikian pula Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kader PDI-P itu menegaskan akan patuh
terhadap aturan dari pusat.
"Saya disumpah harus melaksanakan peraturan perundang-undangan. PP (Peraturan
Pemerintah) itu salah satu peraturan perundang-undangan. Bunyi ketentuan di PP itu fix, kita
tidak punya ruang untuk melakukan improvisasi. Apakah menurunkan atau menaikkan, karena
rumusnya fix. Kalau saya mengubah, maka berarti saya melanggar peraturan dong," tegas
Ganjar, pekan lalu.
313
