Page 337 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 337

Dikutip  dari  setkab.go.id,  hal  ini  telah  diputuskan  dalam  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  Tingkat
              Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
              (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

              Selain itu rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga
              Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-
              PANRB), Tjahjo Kumolo pada 22 Sepetember 2021.

              Rakor tersebut menghasilkan keputusan bahwa pada tahun 2022 terdapat 16 hari libur nasional
              dan berikut daftarnya.

              - 1 Januari: Tahun Baru 2022 Masehi - 1 Februari: Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili - 28 Februari:
              Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW - 3 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 - 15 April:
              Wafat Isa Almasih - 1 Mei: Hari Buruh Internasional - 2-3 Mei: Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
              - 16 Mei: Hari Raya Waisak 2566 BE - 26 Mei: Kenaikan Isa Almasih - 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
              - 9 Juli: Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah - 30 Juli: Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah - 17 Agustus:
              Hari Kemerdekaan RI - 8 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW - 25 Desember: Hari Raya Natal
              Hanya saja, Muhadjir Efendy menegaskan bahwa penetapan cuti bersama tahun 2022 ditetapkan
              sambil melihat perkembangan pandemi Covid-19.

              Lalu  penetapan  hari  libur  dan  cuti  bersama  tahun  2022  juga  berdasarkan  perhatian  atas
              perkembangan pandemi di Indonesia.

              "Penetapan libur nasional dan cuti bersama juga berdasarkan hasil evaluasi selama dua tahun
              terakhir sejak pandemi Covid-19," katanya.

              Sementara aturan terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama pada sektor swasta akan diatur
              oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan  sedangkan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  diatur  oleh
              Kementerian PANRB.

              (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto).





































                                                           336
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342