Page 340 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 340
Judul Pak Anies Bagaimana Nih? Dewan Pengupahan Sebut Kenaikan UMP
DKI Jakarta Tidak Sah
Nama Media reqnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.reqnews.com/news/44405/pak-anies-bagaimana-nih-
dewan-pengupahan-sebut-kenaikan-ump-dki-jakarta-tidak-sah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-28 11:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Pak Anies
Baswedan sudah menetapkan UMP lagi jilid ke 2, ini jelas tidak baik untuk memberikan ketaatan
kepada masyarakat terhadap Kepatuhan dan Kepastian Hukum di Indonesia. Upah Minimum
Provinsi adalah Upah minimum yang berlaku hanya untuk masa kerja 0 sampai 12 bulan kerja,
ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur yang menetapkan serentak tanggal
21 November 2021
positive - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas)) Kami
sebagai pelaku pengusaha akan patuh dan taat atas peraturan yang ada dan perlu kami
sampaikan sekali lagi Pengusaha akan Jalankan Peraturan atau Putusan Gubernur DKI Jakarta
yang di tetapkan pada tanggal 21 November 2021
Ringkasan
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, kenaikan Upah
DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta. Namun hal itu
merupakan keputusan Gubernur Anies Baswedan.
PAK ANIES BAGAIMANA NIH? DEWAN PENGUPAHAN SEBUT KENAIKAN UMP DKI
JAKARTA TIDAK SAH
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan, kenaikan Upah
DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 bukan keputusan Pemerintah DKI Jakarta. Namun hal itu
merupakan keputusan Gubernur Anies Baswedan.
Dia mengatakan, karena yang di tetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah UMP (Upah
Minimum Provinsi) berdasarkan aturan yang ada PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
339
