Page 343 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 343
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Perusahaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun
2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus
empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan
Ringkasan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendesak Gubernur Anies Baswedan
untuk merevisi lagi kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut Gilbert,
keputusan itu dinilai Gilbert bertentangan dengan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
ANGGOTA KOMISI B DPRD DKI INI DESAK GUBERNUR ANIES BASWEDAN REVISI
KEMBALI UMP 2022
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendesak Gubernur Anies Baswedan
untuk merevisi lagi kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Menurut Gilbert, keputusan itu dinilai Gilbert bertentangan dengan Peraturan Pemerintah atau
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Hal itu dikatakan Gilbert saat Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta terkait penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Tahun 2022.
Adapun dalam aturan yang dibuat pemerintah itu, UMP DKI Jakarta untuk tahun depan
seharusnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749.
"Kita lihat ada prosedur (pengambilan kebijakan) yang salah, maka produknya juga salah. Kami
tidak ingin DKI ini rusak," ucap Gilbert di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/21).
Kendati demikian, dirinya meminta agar orang nomor satu di Ibu Kota ini untuk mematuhi aturan
yang dibuat pemerintah pusat.
Apalagi, para pengusaha juga menolak dan mengaku keberatan dengan besaran kenaikkan UMP
DKI Jakarta tahun 2022.
"Kami semua berkepentingan, semua berkepentingan, rakyat berkepentingan supaya DKI ini
bagus dalam hal prosedur dan segala macamnya," ujarnya.
Ia juga turut mempertanyakan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang
menyebut keputusan soal kenaikan UMP 5,1 persen ini sudah mendapat persetujuan dari para
pengusaha.
Lantaran, para pengusaha di lain sisi justru membantah hal tersebut dan mengaku tak diajak
bicara soal kenaikan UMP dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen ini.
"Dewan Pengupahan seperti disudutkan, seakan-akan itu dari mereka. Padahal, Dewan
Pengupahan itu kan hanya pemberi masukan," ucapnya, seperti dilansir dari Wartakota dalam
342
