Page 344 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 344
artikel Desak Anies Revisi Lagi UMP 2022, Legislator PDIP Gilbert Simanjuntak: Kami Tak Ingin
Jakarta Rusak.
Masukan itu kemudian diberikan dan diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebagai informasi, Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah
minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 yang ditekennya pada 20 November 2021 lalu. Upah
yang awalnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 38.000, kini naik jadi 5,1 persen atau Rp 225.667,
sehingga nilainya menjadi Rp 4.641.854 per bulan.
"Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies berdasarkan
keterangannya dari PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/12/2021).
Anies mengatakan, keputusan ini diambil setelah pemerintah daerah mempertimbangkan
sentimen positif dari kajian dan proyeksi yang ada. Selain itu juga didasari kajian ulang dan
pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat
keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda ekonomi di wilayah Jakarta.
"Lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat
atau pekerja tidak turun," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini.
Gubernur Anies menegaskan bahwa keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas
keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta.
Sebagai gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di
DKI Jakarta selama enam tahun terakhir adalah 8,6 persen.
"Kami menilai kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," jelasnya Anies.
Anies membeberkan, data pendukung kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 didapat dari Badan
Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta dan rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021
sebesar 1,08 persen.
Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30 persen.
Kemudian pada 22 November 2021, Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang
Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022 kepada
Menteri Ketenagakerjaan RI.
Melalui surat itu, Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang
sebelumnya hanya Rp 37.749,- atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan.
Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan
Dari kedua Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan
berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan
bagi keluarga pekerja.
343
