Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 53

Judul               Tuntutan Buruh Ditolak Gubernur
                Nama Media          Jabar Ekspres
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1&2
                Jurnalis            Mg2
                Tanggal             2021-12-29 06:40:00
                Ukuran              295x256mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 103.250.000

                News Value          Rp 1.032.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Ribuan buruh se-Jawa Barat melakukan aksi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/12). Aksi
              tersebut berlangsung mulai pukul 12.00 WIB. Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto
              Ferianto mengatakan, aksi yang dilakukan buruh kali ini adalah menuntut Gubernur Jawa Barat,
              Ridwan Kamil untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.732-Kesra/2021
              tertanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa
              Barat Tahun 2022.


              TUNTUTAN BURUH DITOLAK GUBERNUR

              Ribuan buruh se-Jawa Barat melakukan aksi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/12). Aksi
              tersebut berlangsung mulai pukul 12.00 WIB.

              Ketua DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mengatakan, aksi yang dilakukan buruh
              kali ini adalah menuntut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk merevisi Keputusan Gubernur
              Jawa  Barat  Nomor  :  561/Kep.732-Kesra/2021  tertanggal  30  November  2021  tentang  Upah
              Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

              "Tuntutan  kami  hanya  satu,  yakni  merevisi  keputusan  upah  minimum  UMP  tahun  2022.
              Sebagaimana  tuntutan-tuntutan  sebelumnya  telah  disampaikan,"  tegas  Jinto  kepada  Jabar
              Ekspres, Selasa (28/12).

              Menurutnya, daerah lain, yakni Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan revisi terhadap Keputusan
              Gubernur (kepgub) yang diputuskan beberapa waktu lalu.

              "Kan Gubernur DKI (Jakarta), Pak Anies, sudah melakukan revisi, dan bahkan Kepgubnya sudah
              beredar," katanya.

              Melihat hasil keputusan gubernur mengenai UMP (Upah  Minimum Provinsi) yang dikeluarkan
              langsung  oleh  Ridwan  Kamil  beberapa  waktu  lalu,  Jinto  mengungkapkan  bahwa  terdapat
              beberapa daerah yang tidak mengalami kenaikan. Kata dia, beberapa daerah yang mengalami
              kenaikan pun hanya sedikit.


                                                           52
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58