Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

"Ya keputusan gubernur yang. kemarin tanggal 30 November tahun 2021, kan ada 11 kabupaten
kota yang gak naik upah minimumnya di tahun 2022, dan yang sisanya itu naiknya hanya 0,8
persen sampai dengan 1,9 persen, tentunya berkisar dari 12 ribu sampai 30 ribuan," ucapnya.

Dia menilai kenaikan tersebut masih minim. Hal tersebut berbanding terbalik dengan
pertumbuhan ekonomi yang sedang naik.

"naik sedikit. Kalau ita melihat inflasi juga, itukan gak bisa di bawah inflasi, atau di bawah
pertumbuhan ekonomi, Nah sedangkan hari ini kita tahu percis bahwa pertumbuhan ekonomi
kita sedang bagus'' jelasnya.

"Nah kemudian di sisi lain pemerintah tidak menginginkan kenaikan upah dalam penerbitan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 itu, ini sangat terbalik" tambahnya.

Melihat hal tersebut, Jinto mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan revisi
Keputusan Gubernurnya mengenai UMP 2022.

"Sehingga Pemprov DKI Jakarta mengambil posisi adalah melakukan merevisi keputusan
kepgubnya dengan mempertimbangkan aspek adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dengan
menaikan 5 persen kan, 5,1 persen; tegasnya.

Dengan itu, Jinto menambaIhkan bahwa sejumlah buruh yang melakukan aksi di Gedung Sate
menginginkan hal sama yang terjadi di DKI Jakarta.

"tyah, artinya kalau Gubernur DKI bisa, kenapa Gubernur Jawa Barat gak bisa, imbuhnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa dalam aksi kali ini terdapat 12 elemen buruh seJawa Barat yang
melakukan aksi di Gedung Sate. Kata dia, bahkan jumlah elemen buruh bisa mencapai ribuan,

"Ada 12 elemen buruh yang turun ke Gedung Sate, di antaranya, ada KSPSI, SPN, FSPMI,
SBSI'92, GASPERMINDO, GOBS!, FSPM, KASBI, FSP KEP KSPI, KEP SPSI, FSPPI dan FSP LEM
SPSI' katanya.
Jinto juga memastikan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka elemen buruh akan
melakukan aksi lanjutan.

"Skemanya mungkin akan terjadinya mogok (Kerja)? ujar Jinto, Kabarnya sejumlah elemen
buruh tersebut akan metakukan aksi hingga tiga hari ke depan”.

"Kemudian akan ada rencana menginap juga, saat ini sedang dikoordinasikan dengan pihak
kepolisian untuk rencana menginap malam ini, dan beberapa hari ke depan, kan aksinya tiga
hari” tegasnya.

Sementara, setelah melakukan aksi berjam-jam didepan Gedung Sate, akhimya Gubernur Jawa
Barat, Ridwan Kamil Tangsung memanggil sejumlah perwakilan elemen buruh.
Pria yang kerap disapa Kang Emil itu mengatakan, pihaknya sudah menerima perwakilan buruh
selama tiga kali, termasukyang hari ini, Selasa (28/12), "Jadi Jawa Barat tetap taat pada PP
(peraturan pemerintah) 36 terkait pengupahan. Jadi saya tidak akan mengkoreksi apa yang
sudah ditandatangani,' tegas Emil.
Pihaknya menilai, gubernur di luar Jakarta tidak ada kewenangan untuk mengkoreksi PP 362021
tentang pengupahan.

53