Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

"Karena tugas gubernur di luar Jakarta, karena suka dibanding-bandingkan, itu tidak ada
kewenangan untuk mengkoreksi. Kalau Jakarta itu ada kewenangan, karena tidak punya wali
kota dan bupati kan, jadi gimana gubernus," ucapnya,

"Nah bagi gubernur di luar Jakarta, itu kewenangannya hanya seperti kantor pos, menstempel
aja, mengirim, menetapkan, atau tidak menetapkan.

Jadi tidak ada kewenangan mengkoreksi kalau surat dari bupati walikotanya tidak mengalami
perubahan tambahnya, Emil menjelaskan, sampai saat ini bupati dan wali kota di Jawa Barat
sudah 100 persen sesuai dengan apa yang ada di PP No 36 tahun 2021.

Namun, pihaknyamengungkapkan bahwwa PP 36 tahun 2021 tersebut digunakan untuk
mengurus persen buruh yang baru masuk menjadi karyawan baru.

"Sementara 95 persennya yg diatas satu tahun, itu bisa kita inovasikan.”
“Jadi di Jawa Barat kesimpulannya, untuk buruh yang baru masuk sebagai angkatan kerja baru,
itu sesuai aturan P36. Jadi di Jawa Barat tidak akan melanggar aturan diatas yah' tegasnya.

Tapi bagi yang di atas satu tahun, itu bisa dinegosiasikan dengan pengusaha, rentannya ada
kenaikan, dari 3,27 persen sampai 5 persen,' tambahnya, Ja menambahkan bahwa sudah
menerima surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Kata dia, surat tersebut juga menyertakan mengikuti upah buruh-buruh yang lewat satu tahun,
sehingga jawabannya kalau ditanya, ada kenaikan, ada Mayoritas untuk buruh yang di atas satu
tahun sampai 5 persen.

Dengan rentan dati 3,27 persen. Tapi bagi buruh yanghanya baru masukkurang dari 1 tahun,
kita mengikuti arahan pemerintah pusat di PP 36 yang sudah saya tanda tangani" kata Emil Jadi
ada dua perlakuan upab, upah yang kurang satu tahun, dan upah yang setelah satu tahun,'
tandasnya, (mg2/drx)

caption:

KEMBALI AKSI: Ribuan buruh mengepung Gedung sate untuk menyuarakan tuntutan merevisi
UMK 2022. Namun, aksi buruh tersebut ditolak gubernur dengan dalih ikuti keputusan pusat.

54