Page 62 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

Bagi Ridwan Kamil, ini merupakan pertemuan ketiganya untuk menampung aspirasi buruh terkait
upah mini'mum kabupaten/kota.
Dia tetap pada pendiriannya karena tak bisa melanggar PP Pengupahan tersebut.Ja mengatakan
PP 36 hanya mengurus karyawan yang baru masuk. Sedangkan pekerja dengan masa kerja di
atas satu tahun membutubkan negosiasi untuk mendapat kenaikan upah.

"Yang di atas satu tahun harus nego dengan pengusaha, dengan rentang kenaikan 3,275%,"
katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, membenarkan jalan keluar yang
ditawarkan 'Emil itu. Dia menyatakan kepada Gubernur Jawa Barat, pibaknya sudah mendesak
untuk mengikuti langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mengoreksi dan
menambah kenaikan upah di Jakarta, Emil menawarkan solusi supaya upah buruh tetap naik,
tapi tidak melanggar PP 36 tersebut.

Caranya, menetapkan Kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun
dengan rentang kenaikan 3,275%. Tawaran lain dari Emil adalah soal pengubahan buruh dengan
masa kerja kontrak dalam hitungan bulan, tidak mencapai satu tahun di perusahaan.

Emil bersedia membuat surat' keputusan menyatakan masa kerja pekerja kontrak di Jabar
mini'mal dua tahun.

"Apa SK ini wajib? Ini wajib. Kalau dilanggar silakan sanksinya apa, Makanya Gubernur meminta
kita untuk membuat draftnya, Kita akan rapatkan hasil pertemuan ini dengan serikat buruh
lainnya," kata Roy.

Seusai pertemuan tersebut dan para petinggi serikat buruh mengumumkan hasil pertemuan
dengan Gubernur, 'massa membubarkan diri.
Setiap serikat pekerja diberi waktu untuk merundingkan masukan penyusunan surat keputusan
gubernur mengenai upah pekerja dengan masa kerja di atas setahun.

ksi ribuan buruh yang tergabung dari sejumlah serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung
Sate dan depan Gedung Pakuan yang merupakan Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil di Kota Bandung.

Mereka menuntut Emil merevisi keputusannya mengenai upah minimum kota dan kabupaten
(UMK) yang didasarkan pada formula dalam Undang. 'undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo, sejumiah buruh bergantian orasi dari atas mobil Komando.
Mereka mendesak Emil merevisi UMK di Jabar yang ditetapkan pada 30 November 2021 lalu,
Roy Jinto mengatakan pihaknya akan mogok massal jika Emil tak segera merevisi besaran UMK
di Jabar.

"Aksi ini akan tetap berlanjut dan mungkin klimaksnya adalah mogok yang sedang kita
konsolidasikan kepada temanfeman buruh untuk mempersiapkan diri, apabila gubernur tidak
mau merevisi, maka mogok menjadi kunci perjuangan kita," kata Roy.

Dia menyatakan kenaikan upah bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi
barangbarang kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan harga menjelang pergantian tahun.
"Hari ini sudah ditilis kenaikan harga elpiji dan lain sebagainya. Kalau upah ini tidak naik tentu
akan lebih terpuruk lagi daya beli masyarakat Khususnya masyarakat akan semakin rendah,"
ujarnya.

61