Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 67
"Kita sudah mengusulkan dan sudah ditandatangani Pak Gubernur," ungkap Hardi, Selasa
(28/12).
Waktu itu, hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah Kukar untuk penetapan UMK 2022 diserahkan
ke Gubernur Kaltim paling lambat 25 November 2021. Tanggal tersebut bertepatan dengan
keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja tidak
konstitusional.
Namun dalam putusannya, MK tetap mengakui UU Cipta Kerja ini dan memberi pemerintah waktu
selama dua tahun untuk melakukan perbaikan.
Maka PP 36/2021 tentang Pengupahan yang masih berkaitan dengan UU Cipta Kerja itu masih
sah untuk digunakan sebagai acuan perhitungan UMK Kukar 2022 dan tak dibatalkan.
"Jadi untuk Kukar sendiri tetap mengikuti aturan yang ada, itukan formulanya begitu," ujarnya.
Waktu itu, hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah itu tidak boleh terlambat diserahkan ke
Gubernur. Jika tidak, nilai UMK Kukar akan tetap mengacu pada besaran UMK 2021 dan tidak
jadi mengalami kenaikan di tahun depan.
Sejauh ini juga tidak ada permasalahan dari unsur-unsur di Dewan Pengupahan Kukar khususnya
dari kalangan serikat pekerja sendiri terkait dengan keluarnya putusan MK tadi. (rf)
66
