Page 72 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021
P. 72

PERUSAHAAN TERDAMPAK COVID-19 BISA AJUKAN PENYESUAIAN UMP

              Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi) DKI Jakarta membuka
              pengajuan penyesuaian UMP tahun 2022 bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

              Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi,  dan  Energi  (Disnakertransgi)  DKI  Jakarta,  Andri
              Yansyah,  mengungkapkan  pengajuan  penyesuaian  kenaikan  UMP  tersebut  dibuka  hingga
              tanggal 20 Januari 2022.

              "Kita memberikan kesempatan, silahkan saja mulai dari sekarang boleh. Kita kasih waktu sampai
              tanggal 20 Januari 2022," ujar Andri saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (28/12).

              Andri  mengungkapkan,  nantinya  perusahaan  yang  mengajukan  penyesuaian  kenaikan  UMP
              harus  menyertakan  dokumen  catatan  keuangan  perusahaan  selama  setahun  terakhir  dan
              proyeksi perusahaan.
              "Nantinya  ada  permohonan  dari  perusahaan,  pengajuan  ya  nanti  akan  kita  bahas  di  Dewan
              Pengupahan. Dewan pengupahan kan ada BPS dia tau tuh sektor mana yang terdampak, sektor
              sektor mana yang tidak terdampak," jelasnya.

              Bila nanti terbukti perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan, pihaknya akan
              mengeluarkan surat keterangan terkait penyesuaian UMP sesuai dengan kesepakatan.

              Pelajari SK GUB

              Sementara  itu  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  DKI  Jakarta  akan  mempelajari  Surat
              Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tentang UMP tahun 2022 yang naik sebesar
              5,1 persen atau senilai Rp225.667

              Dalam SK yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, berisi ancaman sanksi bagi
              pengusaha yang tidak mematuhi aturan kenaikan UMP.

              Wakil  Ketua  DPP  APINDO  DKI  Jakarta  bidang  Pengupahan  dan  Jaminan  sosial,  Nurzaman,
              mengungkapkan pihaknya akan mempelajari dulu isi dari SK yang diterbitkan Anies.


              "Ya  gak  apa-apa,  sanksi  apa  itu?  Gak  apa  apa  ikuti  aturan  aja.  Kita  akan  mempelajari  dulu
              Kepgub (Keputusan Gubernur) nya," ucap Nurzaman saat dihubungi.

              Nurzaman sudah mendengar bila perubahan kenaikan UMP tahun 2022 yang ditetapkan Anies
              sudah final.

              Nurzaman akan merundingkan kembali dengan jajaran APINDO terkait langkah apa yang akan
              ditempuh selanjutnya. "Kita akan mempelajari dulu sejauh mana, apa yang baik seperti apa lah.
              Hari ini pun saya mau rapat," pungkasnya. (yono/ta)


















                                                           71
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77