Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 DESEMBER 2021

putusan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu pemerintah dan DPR dua tahun untuk
memperbaikinya.
Selama periode tersebut UU Cipta Kerja bersama aturan turunannya akan tetap dijadikan acuan,
termasuk untuk pengupahan.

Menaker menjelaskan bahwa aturan terkait kluster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU
Cipta Kerja telah diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan. Karena itu,
proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini masih harus mengacu pada aturan
tersebut, begitu juga dengan terkait pengupahan.

"Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang ada saat ini. Termasuk
pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku," kata Ida.

Atas dasar tersebut, Menaker telah meminta semua kepala daerah untuk mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam PP 36/2021.

Beberapa ketentuan itu seperti penetapan batas atas dan bawah berdasarkan formula yang
tertuang di PP itu untuk penentuan upah minimum. Serta peniadaan upah minimum berdasarkan
sektoral.

Seluruh provinsi di Indonesia sendiri telah menetapkan upah minimum untuk 2022 dengan rata-
rata kenaikan adalah 1,09 persen. Namun, pemerintah DKI Jakarta yang semula menetapkan
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2022 sebesar Rp37.749 atau 0,5 persen.
Kemudian merevisi keputusan menjadi naik 5,1 persen atau Rp225.667.

Hal itu menjadikan upah minimum untuk daerah DKI Jakarta menjadi Rp4.641.854 yang berlaku
mulai 2022.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa revisi UMP itu mencermati kajian
Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai
4,7 persen sampai dengan 5,5 persen. Inflasi juga diproyeksikan akan terkendali pada kisaran 3
persen atau dalam rentang 2-4 persen.

Anies mengatakan bahwa kenaikan itu berdasarkan pembahasan kembali semua pemangku
kepentingan. Demi mendukung asas keadilan tidak hanya untuk pekerja tapi perusahaan dan
pemerintah provinsi DKI.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi UMP itu tidak
sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan. Keputusan Gubernur DKI untuk
merevisi UMP mendapatkan tantangan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang
berencana menggugat aturan revisi itu.

Kemnaker dalam pernyataan, pada Selasa (21/12), telah menyampaikan apresiasi untuk kepala
daerah yang telah menetapkan upah minimum berdasarkan PP 36/2021. Dan menyatakan
pihaknya siap memfasilitasi jika terdapat perbedaan pandangan termasuk terkait kenaikan upah
minimum di DKI.

Namun, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker
Indah Anggoro Putri pada Kamis (23/12) lalu kembali menegaskan bahwa pemerintah konsisten
menerapkan PP 36/2021.

"Mewajibkan semua kepala daerah untuk melakukan hal yang sama," kata Dirjen PHI dan
Jamsos.

(eky)

94